PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1630 K/PID/2013)

Tindak pidana pemalsuan ijazah adalah salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas, guna perlindungan hukum atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA IJAZAH PALSU (studi kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/PID/2013) . Fokus permasalahan yang akan dibahas yakni: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah ? Kendala-kendala 2. apa saja yang dihadapi aparatur penegak hukum dalam menindak tindak pidana pemalsuan ijazah ? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, ditarik suatu kesimpulan yakni penegakan hukum saat ini terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah belumlah efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu : (1) Faktor aparat penegak hukum., (2) Peraturannya itu sendiri, (3) Sarana atau fasilitas yang menunjang proses hukum, (4) Kesadaran hukum masyarakat, (5) Budaya hukum. Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran yakni menyarankan kepada penegak hukum diharapkan dalam mengkaji suatu kasus dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam menjatuhkan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Sehingga tercapai tujuan pemidaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu penghakiman saja tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

1.  UEU-Undergraduate-11998-cover.Image.Marked.pdf - 173 KB
2.  UEU-Undergraduate-11998-pengesahan.Image.Marked.pdf - 231 KB
3.  UEU-Undergraduate-11998-persetujuan.Image.Marked.pdf - 220 KB
4.  UEU-Undergraduate-11998-pernyataan.Image.Marked.pdf - 219 KB
5.  UEU-Undergraduate-11998-publikasi.Image.Marked.pdf - 248 KB
6.  UEU-Undergraduate-11998-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 270 KB
7.  UEU-Undergraduate-11998-abstrak.Image.Marked.pdf - 264 KB
8.  UEU-Undergraduate-11998-daftar isi.Image.Marked.pdf - 370 KB
9.  UEU-Undergraduate-11998-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 267 KB
10.  UEU-Undergraduate-11998-putusan pn.Image.Marked.pdf - 636 KB
11.  UEU-Undergraduate-11998-putusan.Image.Marked.pdf - 485 KB
12.  UEU-Undergraduate-11998-bab 1.Image.Marked.pdf - 363 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD